NAVIGATION

Elektrifikasi Angkat Harkat Masyarakat

Elektrifikasi Angkat Harkat Masyarakat

Kendala terbesar PLN dalam upaya mewujudkan target rasio elektrifikasi 99,9% pada akhir 2019 adalah masalah infrastruktur dan daya beli masyarakat yang belum merata.

Marketplus.co.id – Fatah Triyatna (49),  seorang arsitek dan pengembang perumahan di Jogja, berulangkali menjadi saksi terjadinya perubahan kehidupan masyarakat berkat adanya aliran listrik PLN. Misalnya saja  seperti yang ia saksikan di beberapa daerah pelosok di Kabupaten Gunungkidul tempatnya membuka lokasi perumahan baru. Sebutlah beberapa spot terpencil seperti di Kecamatan Semanu, Karang Rejo, Playen, bahkan Wonosari Kota.

Sekumpulan rumah yang dahulunya gulita begitu maghrib, menjadi lebih hidup setelah listrik masuk memberi penerangan. Anak-anak belajar tenang dalam durasi lebih panjang,  warung-warung buka sampai malam, suara siaran televisi terdengar dari hampir setiap rumah. Masuknya aliran listrik telah mengubah kehidupan di di desa-desa terpencil itu.

Di Tembilahan, salah satu kabupaten di provinsi Riau yang berada di perbatasan Jambi, Ridwan Hartono juga menjadi saksi geliat kehidupan dan ekonomi masyarakat yang terjadi akibat masuknya listrik. Daerah di pelosok Indragiri hilir yang biasanya mati begitu Maghrib turun, sejak setahun terakhir hidup sampai malam.

Ridwan biasanya singgah di Tembilahan untuk sholat Subuh dalam perjalanan menuju lokasi hutan HTI  tempatnya bekerja merawat  pokok-pokok akasia milik sebuah perusahaan swasta. Selama setahun terakhir setelah ada listrik di Tembilahan,  ia merasa perjalanan sejauh 300 km dari rumahnya di Pekanbaru menjadi tidak terlalu mencekam seperti sebelumnya. Suara adzan dari masjid tempat ia biasa ikut sholat subuh, terdengar semakin jelas dan terasa lebih lapang karena mendapat penerangan listrik PLN sepanjang malam.

Kendati program elektrifikasi yang dicanangkan pemerintah sudah mencapai angka 98,3%, kenyataannya – seperti data yag diriilis Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana, masih ada 1,8 juta Rumah Tangga (RT) yang belum teraliri listrik di seluruh Indonesia.

Yang mengejutkan, data itu memperlihatkan jumlah wilayah terbanyak yang belum mendapat aliran listrik justru ada Provinsi Jawa Timur. Ada 238.687 rumah tangga yang disebut di sana. Angka itu jauh lebih banyak dibandingkan Papua (7.670 rumah tangga) dan Papua Barat (3.135 rumah tangga). (Sumber: www.dunia-energi.com, artikel Minggu, 10/03/2019).

Masih ada Pekerjaan Rumah

Kendati sekilas terlihat aneh karena kejadian terbanyak justru ada di Jawa, menurut I Made Suprateka, Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN, data itu masuk akal karena kenyataan yang ditemukan di lapangan memperlihatkan, masuknya jaringan listik ke suatu desa tidak otomatis menjadikan seluruh warganya langsung bisa menikmati listrik. Selalu ada anomali, terutama terkait masalah daya beli konsumen listrik yang tidak merata, dan masih banyak rumah tangga yang sudah berdiri sendiri namun listriknya masih levering (nyantol) dari rumah tangga induk.

Bagi Made, angka-angka tersebut sekaligus memberi gambaran bahwa PLN masih punya pekerjaan rumah (PR) besar dalam upaya mewujudkan target menuju rasio elektrifikasi sebesar 99,9% yang ditetapkan Pemerintah akhir tahun ini.

Meski terkesan ‘kecil’, jelas Made, namun tantangan untuk melistriki sisa 1,7% desa yang belum dialiri listrik saat ini tak bisa dibilang mudah bagi PLN. Dirjen Ketenagalistrikan sendiri juga mengakui, dari sekitar 1,8 juta rumah tangga yang belum teraliri listrik saat ini, kemungkinkan baru 1,62 juta rumah tangga yang akan dialiri listrik dari sistem pembangkit PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Lebih jauh Made memaparkan, untuk mencapai target elektifikasi tersebut,  setidaknya PLN harus mampu menjawab  dua tantangan besar yang menghadang. Pertama, masalah daya beli masyarakat, dan yang kedua persoalan infrastruktur. Apalagi sejak tahun 2016, seperti diungkapkan Pandia Satria Jati dari Humas Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian  ESDM, program listrik pedesaan sudah sepenuhnya ditangani oleh PT PLN (Persero) hingga tidak lagi menggunakan APBN yang dikelola oleh Kementerian ESDM.

PLN, lanjut Made, sangat menyadari bahwa penuntasan masuknya listrik ke berbagai wilayah sangat krusial untuk mengangkat harkat  penduduk daerah tersebut. Karena selain dapat mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat,  juga sangat diperlukan untuk perkembangan berbagai usaha yang menopang kehidupan. Perkembangan kebudayaan penduduk desa juga diyakini akan meningkat lantaran berkat listrik banyak aktivitas yang bisa dilakukan dengan lebih lama bahkan hingga malam hari.

“Oleh karena itu, apapun kendalanya PLN terus berusaha menggenjot ketersediaan listrik hingga di pedesaan,” tegasnya.

Akses yang terbatas adalah kendala terbesar dalam upaya PLN untuk mengalirkan listrik ke desa-desa terpencil dan daerah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau. Kendala biasanya muncul dalam proses pengiriman peralatan listrik karena banyak akses jalan yang tidak memadai untuk dilalui kendaraan pengangkut material.

Namun Pemerintah tentu saja juga tidak lepas tangan begitu saja. Selain upaya penambahan jaringan melalui Program Listrik Perdesaan yang dilakukan PLN dan membagikan sumber Listrik Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), tambah Pandu, pada 1 Februari lalu Menteri ESDM telah menyurati Gubernur se-Indonesia, untuk mengalokasikan anggaran pasang baru listrik 450 VA bagi Rumah Tangga Miskin. Untuk keperluan ini, Pemda bisa mengalokasikan anggaran dari APBD atau dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan di daerah.

Selain itu, Kementrian ESDM juga meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memperbaiki akses jalan, sehingga bisa mempermudah PLN dalam proses penyaluran listrik di daerah tersebut. Bagaimanapun juga, program elektrifikasi 100% untuk memajukan masyarakat akan sulit terwujud tanpa dukungan pemda-pemda setempat.

Top