NAVIGATION

Presiden Bahas Holding Pertamina dan PGN Bersama Tiga Menteri

Presiden Bahas Holding Pertamina dan PGN Bersama Tiga Menteri

Presiden Joko Widodo | Foto: Istimewa

Your Lead Paragrpah goes here

Presiden Joko Widodo memanggil Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Rini Sumarno serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana terkait holding BUMN Migas. Holding yang dibahas yaitu Pertamina dan PGN.

“Pak Presiden meminta kami, Pak Menko, Menkeu, Menteri BUMN dan Pak Ardan BPKP untuk menyampaikan mengenai keputusan untuk melakukan peleburan atau holdingisasi Pertamina dengan PGN,” kata Menkeu Sri Mulyani usai menghadap Presiden di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (28/2).

Dalam pertemuan tersebut, kata Menkeu, Presiden meminta informasi yang lebih detail, terkait bisnis model dari dua BUMN yang bergerak dalam bidang migas ini. Sinergi yang dilakukan keduanya apakah dapat berefek positif.

“Terutama dari sisi belanja modal hasil dari belanja modal agar lebih efisien, tidak terjadi suatu investasi yang tumpang tindih, dan tentu pada akhirnya bisa melayani masyarakat dengan harga gas yang lebih kompetitif. itu dimintakan kepada kita untuk dilaporkan,” ujarnya.

Menkeu menambahkan, dari sisi neraca keuangan, PGN merupakan perusahaan terbuka dan telah melakukan berbagai langkah langkah investasi yang telah dilakukan, maka bagimana neraca PGN dan Pertamina digabungkan.

Sementara itu Menteri BUMN, kata Menkeu, menjelaskan indikator mengenai manfaat dari sinergi dalam berbagai macam indikator-indikator terutama mengenai modal, indikator dari efisiensi, indikator dari hasil dari investasinya dan paling akhir tentunya neraca paling kuat dari PGN yang akan menjadi positif juga bagi Pertamina.

“Intinya Bapak Presiden mengharapkan keputusan korporasi ini memang betul-betul, baik bagi BUMN dalam menyehatkan neracanya, memperbaiki tata kelolanya, menciptakan efisiensi kinerja dan juga memberikan dampak yg positif bagi masyarkat,” tuturnya.

Menkeu mengatakan, aksi korporasi ini juga mendorong sisi pelayanan, pengadaan gas bagi perekonomian agar kemudian mendapatkan harga yang kompetitif.

Terkait RUPS Pertamina dan PGN, Mulyani mengungkapkan setelah Presiden telah menandatangani peraturan presiden maka akan dilakukan rapat pemegang saham kedua BUMN tersebut.

Top