NAVIGATION

Kemenkeu akan Hukum Kementerian atau Lembaga Revisi DIPA

Kemenkeu akan Hukum Kementerian atau Lembaga Revisi DIPA

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati | Foto: Antara

Your Lead Paragrpah goes here

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberi hukuman kepada Kementerian/Lembaga yang memiliki perencanaan anggaran yang buruk dan merevisi DIPA. Menurut Menkeu, pada 2017 tercatat terdapat 52.400 revisi DIPA dari 26 ribu satuan kerja (satker).

“Artinya setiap satker melakukan revisi. Itu artinya, narasinya adalah, waktu Anda membuat perencanaan anggaran, yang penting adalah buat anggaran dulu, nanti tinggal dipikirin buat apa,” kata Sri Mulyani di Gedung Dhanapala, Kemkeu, Jakarta, Rabu (21/2).

Oleh karena itu, dirinya akan hukuman kepada K/L yang memiliki perencanaan buruk. Selama ini, Kemkeu rutin memberikan prestasi kepada K/L terbaik.

“Yang lakukan revisi sangat sering, tahun depan tidak usah dikasih anggaran. Fair kan? Anda tidak bisa merencanakan, kenapa saya harus kasih anggaran?” ujarnya.

Menkeu mengatakan, perencanaan yang tidak baik itu merupakan kebiasaan buruk yang harus diubah. Sebab, seharusnya satker memikirkan lebih jauh ke depan supaya masyarakat merasakan dampak positif dari keuangan negara.

Untuk melakukan punishment nantinya, Sri Mulyani meminta Dirjen Anggaran dan Dirjen Perbendaharaan untuk melihat satker mana yang paling sering merevisi DIPA dalam jangka waktu 10 tahun ke belakang.

“Untuk track record 10 tahun terakhir, saya akan kirim surat cinta ke K/L-nya,” kata dia.

Untuk tahun ini APBN berjumlah Rp 2.220,7 triliun. Sementara untuk belanja K/L tahun ini Rp 847,4 triliun dari total seluruh belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.454 triliun.

Top