NAVIGATION

TRENDING POSTS

1 Hotel | Hotel

Ekspansi Parkside Hotels & Resorts di Tanah Air

2 Highlight | Hotel | Millenium Hotel Sirih Jakarta

Sambut Tahun Baru 2017 Bersama Millennium Hotel Sirih Jakarta

3 Gaya Hidup | Tekno

Parenting di Era Digital

Tegakkan Law Enforcement, BPJS Ketenagakerjaan Berkoordinasi dengan para Stakeholder

Tegakkan Law Enforcement, BPJS Ketenagakerjaan Berkoordinasi dengan para Stakeholder

Diharapkan para stakeholder dapat lebih bersinergis, koordinasi lebih kuat, dan kerjasama yang konkrit di antara mitra kerja BPJS Ketenagakerjaan.

Marketplus.co.id – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.

BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya bernama Jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja), yang dikelola oleh PT Jamsostek (Persero). Namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak 1 Januari 2014.

Untuk memperkuat penegakan hukum (law enforcement) dalam menindak perusahaan yang tidak mengimplementasikan peraturan BPJS Ketenagakerjaan, para pemangku kepentingan (stakeholder) BPJS Ketenagakerjaan menggelar rapat koordinasi yang membahas kendala dan tantangan kerja dalam hal penegakan Law Enforcement di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Acara bertajuk “Koordinasi Antara Bpjs Ketenagakerjaan Dengan Steakholder Dalam Rangka Penegakan Law Enforcement Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Wilayah DKI Jakarta” yang digelar di Jakarta (29/11) ini, dihadiri oleh Merry Triwisatawati (Pps Deputi Direktur Wilayah DKI Jakarta), Tony Spontana (Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta), Hady Purnomo (Kepala DJKN), Drs. Priyono (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta), dan Cotta Sembiring (Deputi Direktur Perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan).

Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Tony Spontana, dalam perjalanan pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan, memang ada beberapa hambatan dan kendala, salah satunya adalah ketidakpatuhan perusahaan dalam menjalankan undang-undang tersebut.

“Diharapkan dengan kegiatan ini kita bisa lebih bersinergis, koordinasi lebih kuat, dan kerjasama yang konkrit di antara mitra kerja BPJS Ketenagakerjaan,” tuka Tony Spontana.

Ia juga menambahkan, kejaksaan dalam hal ini diajak serta untuk bersinergi di dalam persoalan tersebut, bukan untuk melakukan penindakan, tetapi membantu penguatan tim yang diutamakan untuk melakukan pendekatan dan pencegahan.

“Instrumen yang digunakan dalam hal ini adalah bidang perdata dan tata usaha negara,” imbuh Tony.

Top