NAVIGATION

WNA Dapat Memiliki Hunian di Indonesia, Ini Syaratnya

WNA Dapat Memiliki Hunian di Indonesia, Ini Syaratnya

Your Lead Paragrpah goes here

Marketplus.co.id – Sejumlah regulasi baru saja diluncurkan Pemerintah demi menstimulasi pasar properti Indonesia. Dari sekian banyak kebijakan yang diluncurkan, kebijakan tentang kepemilikan properti oleh Warga Negara Asing (WNA) paling menarik untuk dicermati.

Setelah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai diberlakukan pada tahun 2016 lalu, diprediksi Warga Negara Asing (WNA) yang bekerja di Tanah Air akan semakin meningkat. Pada akhir kuartal pertama tahun lalu, Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang melonggarkan orang asing untuk membeli properti di Indonesia. Peraturan ini disahkan dan tertuang pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 tahun 2016.

Berdasarkan peraturan menteri tersebut, WNA diperbolehkan memiliki rumah tinggal ataupun rumah susun namun hanya bagi mereka yang memiliki izin tinggal di Indonesia. Selain itu pembelian hanya berlaku untuk pembelian baru langsung dari pengembang atau pemilik tanah, bukan pembelian dari tangan kedua.

Namun, pembelian properti oleh WNA memiliki harga batas ambang minimal yang telah ditetapkan. Harga batas ambang tersebut juga berbeda-beda di sejumlah kota di Tanah Air.

Setelah dikeluarkan Permen Agraria Nomor 13 tahun 2016, Pemerintah juga kembali menetapkan rincian regulasi kepemilikan properti asing melalui Permen Agraria Nomor 29 tahun 2016. Menurut Ferry Salanto dari Colliers International Research Indonesia, melalui siaran pers, Jumat, 13 Januari 2017, regulasi Nomor 29 memberikan solusi praktis dan penjelasan yang lebih detil dari regulasi sebelumnya.

Regulasi tersebut menurutnya telah menetapkan kriteria rumah dan apartemen yang bisa dimiliki oleh WNA dan berapa lama mereka bisa menempati properti tersebut.

“Prosedur untuk mengurus dokumen Hak Pakai juga dijelaskan,” katanya.

Melalui keunggulan teknologi saat ini, calon konsumen properti dari mancanegara juga dapat melihat keseluruhan properti secara detail. , Country Manager Rumah.com, Wasudewan, mengemukakan jika di Rumah.com (www.rumah.com/review) misalnya, para pencari properti dapat melihat tur tiga dimensi, sehingga mereka mampu menelusuri seluruh ruangan properti secara online dari mana saja.

Hal itu menurutnya penting sekali bagi warga negara asing yang memang memiliki waktu dan pengetahuan terbatas tentang lokasi dan properti.

“Atau meminta persetujuan keluarga mereka di luar negeri,” katanya.

Saat ini, Rumah.com adalah satu-satunya portal properti di Indonesia yang menyediakan teknologi Matter Port untuk tur tiga dimensi. Sejumlah listing di Rumah.com yang telah menyediakan fitur ini antara lain, Metland Menteng (http://www.rumah.com/perumahan-baru/metland-menteng-2151307) dan Prajawangsa City (http://www.rumah.com/perumahan-baru/prajawangsa-city-2166795)

Syarat Kepemilikan Hunian

Menurut Permen 29/2016 ada beberapa syarat yang perlu dipatuhi oleh WNA jika ingin memiliki hunian di Indonesia. Pertama, memiliki hak tinggal. Hak tinggal ini dapat dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Izin Tinggal Terbatas/Kartu Izin Menetap Sementara (KITTAS/KIM S) dan Paspor. Menurut Undang-Undang, keberadaan WNA di tanah air haruslah memberikan manfaat seperti melakukan usaha, bekerja, atau berinvestasi di Indonesia.

WNA yang membeli rumah atau apartemen pun hanya mendapat sertifikat berstatus Hak Pakai dengan jangka waktu 30 tahun. Bisa juga melakukan perpanjangan waktu sampai 20 tahun dan diperpanjang lagi hingga 30 tahun. Jika di kemudian hari WNA tersebut meninggal dunia, rumah atau apartemen tersebut bisa diwariskan selama ahli warisnya juga memiliki hak tinggal.

Permen 29/2016 juga menekankan status yang jelas antara sertifikat tanah dan status pemegang tanah (yaitu orang asing atau orang Indonesia). Jadi jika sebuah rumah atau apartemen dibeli oleh penghuni asing, maka otomatis statusnya hanya sebagai Hak Pakai. Sekalipun sebelumnya rumah tersebut dibangun di atas hak tanah berstatus HGB.

Namun jika WNA tersebut ingin menjual ke warga lokal, maka status rumah atau apartemennya bisa diganti menjadi Hak Milik atau Hak Guna Bangunan. Pergantian status properti tersebut bisa diurus oleh petugas akta tanah dengan penandatanganan dokumen jual beli.

Caranya, petugas akan mendaftarkan transaksi tersebut pada BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan kantor pertanahan akan mengubah status sertifikat properti hunian dari HGB menjadi Hak Pakai. Untuk apartemen yang umumnya berstatus strata title atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMSRS), maka judul tanah yang mendasari akan tetap HGB.

Namun jika sudah dibeli oleh warga asing, maka apartemen tersebut berganti statusnya menjadi Hak Pakai Atas Satuan Rumah Susun (HPSRS). Jika keseluruhan unit apartemen tersebut dimiliki oleh warga asing maka tanah bisa diubah statusnya menjadi sertifikat Hak Pakai.

Kebijakan ini diharapkan bisa menarik minat investor asing untuk datang berinvestasi sekaligus membeli unit properti pribadi. Sementara itu, menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ferry Mursyidan Baldan, ada batasan nilai properti yang dapat dimiliki oleh WNA. Batas ambang harga tersebut di atur sesuai dengan harga pasaran tanah di beberapa kota di Indonesia.

Untuk lebih lanjutnya, berikut ini Daftar Harga Minimal Pembelian Rumah Tunggal atau Satuan Rumah Susun oleh Orang Asing.

Lokasi Batas Ambang Harga Sesuai Permen 29/2016 (Dalam Miliar Rupiah)
Rumah Apartemen
DKI Jakarta 10 3
Banten 5 2
Jawa Barat 5 1
Jawa Tengah 3 1
Yogyakarta 5 1
Jawa Timur 5 1,5
Bali 5 2
NTB 3 1
Sumatera Utara 3 1
Kalimantan Timur 2 1
Sulawesi Selatan 2 1
Area lain 1 0,75
     

 Editor: Yudho Raharjo

 

Top